Pilkada yang akan digelar bulan November mendatang tentu menjadi topik yang seksi untuk didiskusikan melalui berbagai media. Keterlibatan perempuan dalam ajang Pemilu atau sebagai calon kepala daerah (bupati, walikota, atau gubernur) masih terbatas. Dalam konteks Pemilu secara keseluruhan, ada banyak persoalan yang dihadapi perempuan seperti: kuota perempuan yang belum mencapai 30%, perempuan sulit untuk mengejar ‘karir’ politiknya karena harus banyak mengurus rumah, tidak percaya diri, sampai tak punya akses ke jalur politik praktis karena dikuasai oleh partai politik dan nilai patriarki. Rantai panjang ini kemudian menjadikan perempuan tertinggal di ruang politik praktis.
Film dokumenter “Perempuan Kandidat” (2024) karya sutradara Ani Ema Susanti ini mengetengahkan persoalan perempuan dan Pemilu, yang dihambat oleh kultur dan politik yang meninggalkan perempuan.
Film dimulai dengan menunjukkan sejumlah baliho Pemilu di berbagai daerah yang didominasi oleh laki-laki. Tidak hanya itu, ketika ada baliho caleg perempuan yang viral disertai dengan slogan-slogan yang secara tidak langsung mengeksploitasi perempuan atau bahkan mereka yang dipandang muda dan cantik. Berbagai komentar netizen di akun sosial media juga lebih mengeksplor fisik, cara berpakaian, kecantikan, dan kata-kata yang menunjukkan eksploitasi pada perempuan.
Pada film Perempuan Kandidat, Mbak Luviana selaku pimpinan redaksi Konde.co akan mengantarkan cerita pada film dokumenter ini, mengantarkan kita melihat perjuangan para perempuan di ajang Pemilu dan Pilkada. Beberapa tokoh tersebut diantaranya Yuni Satia Rahayu (Wakil Bupati Sleman periode 2010-2015 dan Anggota DPRD DIY 2019-2029 Fraksi PDIP), Endah Subekti Kuntariningsih (calon pimpinan kepala daerah di Gunung Kidul, DIY), dan Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan periode 2011-2021). Ketiga tokoh perempuan mengalami berbagai rintangan saat berkarir di dunia politik dan mengikuti ajang Pemilu maupun Pilkada.
Yuni Satia Rahayu yang saat ini kembali terpilih menjadi DPRD DIY memulai karir politiknya sejak lama. Namun di tahun 2010 saat dirinya mencalonkan sebagai Wakil Bupati Sleman juga mendapatkan perlakuan diskriminatif, mulai dari komentar warna rambutnya hingga cara berbusananya yang tidak menggunakan kerudung. Bahkan yang menyuarakan hal tersebut adalah seniornya di partai. Demi memenuhi ekspektasi para pemilihnya Ia akhirnya menghitamkan rambut dan berkerudung hingga saat ini.
Pada kasus Endah Subekti Kuntariningsih, meski dirinya memiliki dedikasi yang tinggi dan asli warga Gunung Kidul juga mendapat perlakuan diskriminatif. Saat dirinya hendak maju menjadi pimpinan daerah Gunung Kidul tahun 2015 pernah dipermasalahkan karena statusnya sebagai seorang janda. Pada cerita Airin Rachmi Diany yang hampir terjegal maju pilkada karena statusnya sebagai perempuan. Bahkan karir politiknya dinilai jalur “politik dinasti”. Paparan berbagai narasumber di film juga menyebutkan kendala terbesar perempuan dalam karir politiknya berasal dari dalam partai politik itu sendiri. Bahkan Yuni mengakui biaya yang tinggi juga menjadi salah satu hambatan para perempuan maju Pemilu maupun Pilkada. Berbagai wawancara dan forum diskusi dengan para ahli terkait keterlibatan dan hambatan perempuan berkarir di dunia politik juga dipaparkan secara gamblang, disertai dengan data riset juga terangkum dalam film ini.
Sebagai sutradara, Ani Ema mengajak para penonton melihat secara langsung permasalahan di lapangan dan fakta yang dialami para perempuan saat terlibat dalam politik. Begitu banyak stereotip dan penilaian yang dibebankan hanya pada perempuan, ketika laki-laki yang berada di posisi tersebut tidak dipermasalahkan. Kita juga mendapat rangkuman informasi, bahwa di tahun 2024 ini jumlah calon pemimpin daerah perempuan hanya sebanyak 19 nama dari total 278 nama. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterlibatan perempuan dalam Pilkada. Melalui film ini, penonton diajak “melek” terhadap persoalan yang selama ini dialami oleh perempuan dalam Pilkada secara khusus atau Pemilu secara umum di Indonesia.
IF